INDONESIATREN.COM - Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya menekan angka stunting. Hal itu dilakukan mereka untuk mencegah gangguan pada potensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan kesehatan hingga kematian anak.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, keberhasilan Pemkab Cirebon dalam menekan angka stunting di Kabupaten Cirebon sangat signifikan. Hal itu terbukti dari jumlah balita yang menjadi sasaran pada 2023 ini hanya 13.341 kasus, sedangkan tahun lalu 27.164 kasus.
"Saya rutin turun hingga ke desa-desa untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang bagi anak-anak balita mereka demi cegah stunting," kata Imron di Kabupaten Cirebon pada Rabu, 13 Desember 2023
Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting yaitu, meluncurkan aplikasi Zibanting. Perangkat lunak yang digagas oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon itu berisikan informasi terkait gizi seimbang pencegahan stunting.
Baca juga: Jumlah PJU Tidak Ideal, Sebagian Wilayah di Kabupaten Cirebon Gelap
Selain itu, aplikasi itu memuat data angka stunting di setiap kecamatan yang dilaporkan oleh kader, termasuk untuk mengetahui tindakan-tindakan dari puskesmas.
"Stunting merupakan persoalan yang harus ditangani bersama hingga lintas SKPD, termasuk para camat dan kuwu di Kabupaten Cirebon. Imron mengatakan, kesadaran dan pengetahuan yang mencakup penyebab serta penanganannya harus terus digencarkan," kata Imron.
Upaya lain yang dilakukan dalam menekan angka stunting adalah dengan mendorong remaja putri untuk mau mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Berdasarkan data, 24,5 persen anak-anak di Kabupaten Cirebon tidak mau minum TTD.
Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, dr. Neneng Hasanah mengatakan, penanganan stunting dilakukan lintas OPD. Berbagai upaya telah dilakukan hingga peningkatan kualitas pemeriksaan dari mulai sebelum hamil. Remaja putri pun diberikan edukasi terkait konsumsi tambah darahnya.
Baca juga: Cirebon Siaga Bencana, Bentuk Tim Gabungan, Personilnya Ratusan Orang
"Memang untuk intervensi spesifik dilakukan oleh Dinkes, tapi intervensi sensitif oleh OPD lain," kata Neneng.(*)
