INDONESIATREN.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat (Jabar) mengingatkan kepada admin akun media sosial (medsos) OPD untuk mencermati konten sebelum diunggah. Sebab, di masa Pemilu 2024 ini, ASN termasuk unggahan akun medsos OPD harus bersikap netral atau tidak berpihak.
Mengingat, beberapa waktu lalu terdapat sejumlah akun medsos pemerintah mengunggah konten dengan kalimat yang dinilai tidak pantas. Misalkan, pornografi sampai konteks Pemilu 2024.
Kepala Diskominfo Jabar, Ika Mardiah mengatakan, admin medsos OPD sudah mendapatkan pelatihan maupun pembekalan mengenai tata cara menyampaikan dan memberikan informasi yang baik.
"Tentunya kami melatih juga teman-teman admin medsos ini agar selalu menjaga tentunya akunnya," kata Ika saat ditemui di Kota Bandung, Kamis 25 Januari 2024.
Baca juga: Harga Semakin Turun! Hp Lipat Tecno Phantom V Flip 5G dengan Desain Mewah
Ika berujar, pembekalan yang diberikan kepada admin medsos ini tidak hanya mengenai teknis pengunggahan konten, melainkan tentang netralitas ASN. Oleh karena itu, admin perlu mencermati konten yang akan diunggah ke akun medsos pemerintah.
"Kalau soal netralitas itu sudah pasti. Pak Pj Gubernur juga sudah sejak awal menyampaikan, kita harus netral makanya ada deklarasi Jabar Anteng, ada kegiatan juga dari Kementerian Kominfo untuk ASN agar netral," ujarnya.
"Kalau ada kata-kata yang misalkan kurang bagus atau apa, biasanya kami yang mengingatkan. Misalkan, itu take down dulu lah, itu enggak bagus di situasi sekarang, kayak gitu," kata dia menambahkan.
Lebih lanjut, Ika mengungkapkan, saat ini Diskominfo Jabar sedang berupaya menguatkan website pemerintahan agar tidak mudah diretas. Mengingat, ada kejadian website pemerintahan disusupi judi online dan lainnya.
"Dari sisi infrastruktur, jaringan, aplikasinya juga tentunya harus kami perkuat juga. Jadi melibatkan semua perangkat daerah. Jadi misalkan ada laporan seperti disusupi judi online kan sekarang kebanyakan, itu sudah segera kami atasi," ungkapnya.
"Kemarin sebenarnya ada satu (kasus peretasan akun) DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan yang kena. Tentunya ini kami segera sampaikan juga ke meta untuk dipulihkan," sambungnya. (*)
