INDONESIATREN.COM - Teknologi Artificial Intellegent (AI) semakin berkembang penggunaannya. Terkini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggunakan teknologi ini untuk sertifikasi halal.
Dilansir dari laman Kementerian Agama, Jumat, 3 November 2023 Kepala BPJPH, M Aqil Irham mengungkapkan, percepatan sertifikasi halal memanfaatkan kemajuan teknologi AI.
Hal ini disampaikan Aqil saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan jajaran Staf Ahli Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), di Kantor Wantannas, Jakarta.
“Pemanfaatan digitalisasi dan penerapan AI pada proses sertifikasi halal sampai hari ini sangat membantu kami untuk mempercepat tumbuhnya ekosistem halal di Indonesia,” ungkap Aqil Irham.
Baca juga: Viral! Penjual Es Kemong Meninggal Dunia Saat Berjualan di Kembangan Jakarta Barat
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Wantannas Mayjen Tri Yuniarto sebelumnya menyebut adanya harapan untuk mengoptimalisasi program sertifikasi halal melalui AI.
“Selain terkait dengan keamanan nasional, juga dapat memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Wantannas yang diketuai Bapak Presiden, bahwa hal ini dapat mendukung untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” kata Tri Yuniarto.
Kepala BPJPH Aqil Irham menyebut saat ini banyak kemudahan melalui pemanfaatan AI dalam Sistem Informasi Halal (SIHALAL). “Berkat AI, karena proses sertifikasi dapat di telusur,” ungkap Aqil.
Baca juga: Penelitian WHO Sebut Terlalu Lama Menggunakan Headset Bisa Berakibat Fatal
Selain itu, beberapa kemudahan juga diberikan. Di antaranya BPJPH mendorong pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal.
Saat ini sudah ada layanan call center sehingga pelaku usaha diberikan kemudahan akses informasi, dan program keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK melalui Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI),
“Hal ini membawa Indonesia naik peringkat ke-2 Halal Food dunia pada tahun 2023 yang dirilis State of The Global Islamic Economy,” ujar Aqil.
Baca juga: Mengenal Sosok Putri Leonor, Gadis Cantik Berumur 18 Tahun Jadi Pewaris Tahta Kerajaan Spanyol
Selain digitalisasi layanan, Kementerian di tingkat pusat hingga daerah sudah mengambil tanggung jawab mengenai kewajiban sertifikasi halal.
Hal ini diungkapkan, bahwa para pendamping di KemenkopUKM, yaitu Garda Transfumi membantu proses sertifikasi halal di lapangan yang saat ini berjumlah 1.152 dan dilatih menjadi Pendamping Proses Produk halal (PPH).
Upaya ini akan terus dilakukan untuk memperluas akses sertifikasi halal sampai daerah tertinggal, terdepan dan terluar
