Panbers

Debat Cawapres 2024: Gibran Sebut IKN Cuma Pakai 20 Persen APBN, Mahfud Tantang Buka Daftar Invetor

Nusantara
Jumat, 22 Dec 2023 20:37
    Bagikan  
Debat Cawapres 2024: Gibran Sebut IKN Cuma Pakai 20 Persen APBN, Mahfud Tantang Buka Daftar Invetor
YouTube/KPU RI

Gibran Rakabuming dan Mahfud Md berdebat soal IKN dalam Debat Cawapres 2024 di JCC, Jakarta Pusat pada Jumat, 22 Desember 2023.

INDONESIATREN.COM - Gibran Rakabuming menyebut, banyak orang gagal paham mengenai dana pembangunan Ibu Kota Nusanatara (IKN).

Dalam Debat Cawapres 2024, Gibran mengatakan bahwa dana pembangunan IKN tidak sepenuhnya menyedot APBN.

Cawapres nomor urut 2 itu menjelaskan, pemerintah hanya menggunakan 20 persen anggaran APBN untuk pembangunan IKN.

Ia berujar, dana pembangunan IKN semasa kepemimpinan Presiden Jokowi, mayoritas berasal dari investor swasta dan luar negeri.

Baca juga: DEBAT CAWAPRES: Dua Rencana AMIN: Alokasikan Rp 150 Triliun Bagi Kaum Muda dan Lanjutkan Bansos

"Banyak yang gagal paham," kata Gibran di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Jumat, 22 Desember 2023.

"Tidak 100 persen pembangunan itu menggunakan APBN yang digunakan hanya 20 persen sisasnya investor swasta dan luar negri," ucapnya.

Kemudian, Mahfud MD menantang Gibran Rakabuming untuk membuka daftar investor yang sudah menanam uangnya di IKN.

Sepengetahuannya, demikian kata Mahfud, belum ada satupun investor yang masuk ke IKN sejauh ini.

Baca juga: Debat Cawapres 2024: Gibran Rakabuming Berkomitmen Pemerataan Pembangunan, Tidak Hanya Jawasentris

Mahfud sekarang ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Saya tahu gak ada investor yang masuk. Mana yang masuk? Sebutkan. Yang saya dengar justru ratusan hektar tanah dikuasai penguasah," tantang Mahfud.

Namun demikian, Mahfud setuju dengan gagasan IKN harus diteruskan pemimpin selanjutnya, sebagai warisan baik dari Presiden Jokowi.

"Saya setuju undang investor, IKN harus diteruskan tapi pembiayaannya undang investor, sehingga diperlukan perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi dilanjutkan," ucapnya lagi.(*)

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News