INDONESIATREN.COM - Tim Kampanye Daerah (TKD) Anies-Muhaimin (AMIN) Jawa Barat (Jabar) menyarankan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil cuti apabila ingin berkampanye.
Hal itu menyusul adanya pernyataan Jokowi yang menyebutkan presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak pada Rabu, 24 Januari 2024. Jokowi menyatakan, ketika berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Kalau mau (kampanye) cuti aja, terusin sama Pak Wapres," ujar Ketua TKD AMIN Jabar, Haru Suandharu pada Senin, 29 Januari 2024.
Selain presiden, kata Haru, menteri dan kepala daerah yang mengikuti kampanye juga sebaiknya mengambil cuti. Jika tidak cuti, Haru khawatir ada unsur ajakan memilih pasangan calon (paslon) tertentu.
"Menteri juga sama, kepala daerah saja harus cuti. Kalau kepala daerah boleh tidak cuti untuk berkampanye kapan saja, dia perintahkan saja ASN itu pilih partai A, partai B, pilih Capres A, pilih Capres B. Kan repot," kata Haru.
Meski begitu, Haru mengaku prihatin atas pernyataan Jokowi mengenai presiden boleh berkampanye dan memihak akan mempengaruhi netralitas TNI dan Polri. Sebab, jabatan presiden merupakan panglima tertinggi TNI dan Polri.
"Saya prihatin lah karena Presiden itu Panglima tertinggi TNI dan Polri. TNI dan Polri saja tidak punya hak pilih karena harus netral. Kalau Pak Presiden (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak, itu akan mempengaruhi TNI dan Polri," ujarnya.
Haru menambahkan, hal tersebut juga akan mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, pernyataan tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi ASN yang berada di bawah.
Baca juga: Dapat Testimoni Langsung dari Pengajar Muda Indonesia Mengajar, Anies: Kita Perjuangkan Kesetaraan
"Dia itu kepala negera, kepala pemerintahan, ASN mungkin kalau yang dia (ASN) pikir bisa menyenangkan hati pimpinannya lalu dia berbuat tidak netral, kan jadi repot.
Pengaruhnya kan tidak kecil. Jadi saya kira harus lebih bijaksana Pak Presiden," kata dia menambahkan.
Lebih lanjut, dia berharap Jokowi tidak perlu ikut campur dalam Pemilu 2024. Haru menyebut, Jokowi sebaiknya menjadi negarawan saja.
"Sebaiknya Pak Presiden negarawan saja lah. Enggak usah cawe-cawe, enggak usah mengatakan berpihak, boleh berpihak," tuturnya.(*)
