INDONESIATREN.COM - Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), provinsi Jawa Barat (Jabar) menduduki urutan keempat daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan skor 77,04.
Urutan pertama IKP diduduki DKI Jakarta dengan skor 88,95, kemudian Sulawesi Utara dengan skor 87,48, lalu ketiga Maluku Utara dengan skor 84,86.
Ketua Bawaslu Jabar, Zacky M. Zam Zam mengatakan, berdasarkan empat dimensi IKP yang terdiri konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi, ada delapan daerah yang masuk kategori rawan tinggi.
Delapan daerah itu, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cianjur.
Baca juga: Pelajar SMAN 3 Bandung Jatuh dari Lantai Tiga Sekolah, Polisi Periksa Guru Hingga Kepsek
"Secara keseluruhan total indeks kerawanan pemilu tahun 2024 di Jawa Barat itu diantaranya ada 8 kabupaten/kota dengan rawan tinggi," kata Zacky pada Selasa, 28 November 2023.
Selain rawan tinggi, imbuh Zacky, terdapat 17 daerah yang masuk rawan sedang yaitu, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Sukabumi.
Kemudian, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi.
"Untuk rawan rendah itu Kota Depok dan Kota Bandung," ucapnya.
Baca juga: Rapat Kerja Nasional Jaringan GUSDURian, Situasi Demokrasi Jelang Pemilu jadi Isu Hangat
Zacky menambahkan, berdasarkan dimensi sosial-politik tinggi terdapat di tiga daerah. Ketiga daerah tersebut, di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.
"Kemudian, 22 daerah rawan sedang di dimensi sosial politik, lalu Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor rawan rendah," kata dia menambahkan.
Delapan daerah di Provinsi Jabar dengan IKP tinggi ini, berpotensi memicu adanya praktik politik uang, SARA, hingga kampanye hitam.
"(Mayoritas) money politic, isu SARA, black campaign, adi pada ruang larangan kampanye saja identifikasinya itu," tuturnya.(*)
