INDONESIATREN.COM - Bagi siapa pun, utang merupakan beban yang tidak ringan. Terlebih, utang itu bernilai besar.
Masifnya nilai utang itu, kini, ditanggung Indonesia. Pasalnya, pada November 2023, utang pemerintah Indonesia sangat jumbo. Angkanya melebihi level Rp8.000 triliun.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pada November 2023, total nilai utang pemerintah yakni Rp8.041 triliun atau lebih banyak Rp90,49 triliun daripada bulan lalu, yakni Rp7.950,52 triliun.
Dalam buku Anggaran Pendapatan-Belanja Negara (APBN) Kita edisi Desember 2023, pemerintah mengklaim utang periode November 2023 itu masih jauh lebih rendah daripada rasio utang berdasarkan Undang Undang (UU) 17/2023 tentang keuangan negara, yakni 38,11 persen.
Baca juga: Utang Indonesia Bertambah Rp600 Triliun, Tutupi Desifist APBN Jadi Alasan Pemerintah
Berdasarkan Buku APBN Kita, rasio utang pemerintah menempati posisi 60 persen. Kemenkeu menyatakan, rasio utang itu lebih oke daripada target pemerintah yang tercantum dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026, yakni pada posisi 40 persen.
Kemenkeu manyatakan, utang yang bersifat medium term-long term, dalam kondisi aman. Itu karena, Average Time Maturity (ATM) yakni 8 tahun. Korporasi
Data menunjukkan, utang dalam negeri mendominasi total utang pemerintah. Porsinya sekitar 71,9 persen. Sebagian besar utan domestik tersebut yaitu 88,6 persen, berbentuk Surat Berharga Negara (SBN).
Sebesar 27,6 persennya dikelola perbankan dan 18,4 persen merupakan kelolaan industri asuransi serta korporasi dana penisun.
Baca juga: Pembangunan Kota Sukabumi Bergairah dan Bergeliat, Apa Rahasianya?
Lalu, Bank Indonesia (BI) pun memiliki porsi dalam pengelolaan SBN, yaitu 18,35 persen. BI memanfaatkan untuk mengelola sistem moneter dan fiskal.
Sedangkan investor asing, termasuk pemerintahan dan bank sentralnya, memiliki 14,8 persen SBN. (*)
