INDONESIATREN.COM - Upaya-upaya mewujudkan stabilitas pangan, baik stok maupun harga, terus digulirkan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog).
Terbukti, secara tegas, Perum Bulog ingin program Bantuan Pangan Beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus berlanjut dan tidak mengalami penundaan.
Kepada para wartawan, Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Perum Bulog, Kamis 11 Januari 2024, menyatakan keinginannya tentang tidak adanya penundaan program Bantuan Pangan Beras.
Dia pun menggaransi bahwa program itu tidak bernuansa politik, meski tahun ini, berlangsung dua agenda akbar, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: Setelah Terkulai, Rupiah Bergerak Perkasa Lagi, Ini Pemicunya
Bayu Krisnamurthi meneruskan, agar implementasi Bantuan Pangan Beras yang berulir sejak Maret 2023, optimal, jajarannya berkoordinasi dengan beberapa pihak. Antara lain, PT Pos Indonesia (Persero).
Tidak adanya nuansa politik, lanjut dia, kemasan dalam program Bantuan Pangan Beras tidak terdapat berbagai atribut Pilpres dan Pemilu 2024.
Misalnya, ucap dia, para Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) dan partai politik (parpol), termasuk para calon legislatif (caleg).
“Bantuan Pangan Beras tidak boleh bernuansa politik, harus netral, tidak boleh ada berbagai atribut, baik capres-cawapres, lambang parpol, maupun para caleg," tegasnya.
Baca juga: Klaim Bulog: Bantuan Pangan Beras Jadi Jurus Ampuh Atasi inflasi
Dasarnya, jelas dia, Bantuan Pangan Beras merupakan program negara untuk masyarakat. Jadi, sambungnya, agenda ini tidak boleh ada intervensi apa pun. (*)
