INDONESIATREN.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto berdebat dengan panas dengan capres nomor urut 1, Anies Baswedan saat di debat capres perdana yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Desember 2023.
Perdebatan capres tersebut berbicara mengani kualitas demokrasi Indonesia saat ini.
Prabowo tidak setuju dengan penyataan Anies yang menyebut demokrasi Indonesia saat ini masih tergolong lemah.
Hal tersebut terjadi ketika sesi memberikan jawab yang memiliki sub tema terkait penguatan demokrasi dengan pertanyaan rendahnya kepercayaan publik tehadap partai politik di Indonesia.
Baca juga: Ganjar Janji Miskinkan Koruptor dan Jebloskan ke Lapas Nusakambangan: Ini Bukan Main-main
Dalam hal tersebut, Anies mengatakan bahwa saat ini demokrasi Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang rendah oleh publik.
"Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat yang tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi itu jauh lebih luar dari sekedar partai politik," kata Anies dikutip dari kanal YouTube KPU RI.
Anies menerangkan jika berbicara demokrasi, minimal harus ada tiga hal, yakni kebebasan berbicara, adanya proses pemilu yang netral, transparan, jujur, dan adil, serta adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah.
Menanggapi pernyataan Anies, Prabowo dengan tegas menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlalu berlebihan menilai sistem demokrasi Indonesia.
Baca juga: Anies Baswedan Gagas Program Bantuan Hukum, Pengacara Hotman Paris Bereaksi Karena Namanya Mirip
Prabowo menilai apabila demokrasi di Indonesia sangat rendah, maka Anies tidak akan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Mas Anies dipilih menjadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi Gubernur. Kalau Jokowi diktaktor, Anda tidak mungkin jadi Gubernur," ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkit kejadian terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017.
Prabowo diketahui mengusung sendiri nama Anies untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. (*)
